10 Instansi dengan Layanan Publik dan Jarang Terjadi Suap Menyuap

Mungkin berita kabar dari media sudah pernah kalian baca dimana banyak instansi-instansi pemerintah yang kebanyakan bermasalah dengan korupsi, mungkin inilah negara kita yang telah di tanamkan oleh kolonial Belanda pada masa itu untuk mempermudah suatu proses mau cepat ya pake uang atau pun barang yang berharga, sehingga kebiasaan yang telah ditanamkan tersebut hingga sekarang masih melekat di bangsa ini. Oke kembali lagi ke topik judul kita membahas tentang instansi yang minim akan suap, menurut survei yang telah dilakukan pada 89 instansi pusat/vertikal/ daerah dengan jumlah responden 15.540 orang. Sementara layanan yang ditelusuri berjumlah 507 unit.
Ada beberapa faktor yang jadi indikator penilaian, diantaranya berhubungan dengan praktik suap dan gratifikasi saat pelayanan. Selain itu, ada atau tidaknya calo di sektor pelayanan tersebut juga jadi bahan penilaian.
Berikut 10 besar instansi yang memiliki nilai integritas terbaik:

1. BKPM (7,80)
2. Kementerian Kesehatan (7,52)
3. PT Jamsostek (7,52)
4. Kementerian Perindustrian (7,51)
5. PT Pelindo II Cab. Tanjung Priok (7,50)
6. Kementerian Perhubungan (7,47)
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan (7,46)
8. Kementerian Pertanian (7,45)
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (7,43)
10. Kementerian Pendidikan Nasional (7,41)

dan instansi pelayanan paling buruk yaitu Kemenag, Kemenakertrans & Kementerian UKM. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK  M Jasin saat memaparkan survei integritas publik di Gedung KPK. Kementerian Agama menempati peringkat terendah dengan indeks integritas 5,37 kata Jasin. Di atas kementerian yang dipimpin oleh Suryadharma Ali tersebut, ada Kemenakertrans dengan indeks integritas 5,44 dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 5,52. Ke tiga instansi ini kabarnya tanggal 6 Desember nanti akan dipanggil ke KPK untuk diberikan penjelasan perihal hasil survei dan saran perbaikan ke depan. Sungguh miris jika kita melihat instansi dengan pelayanan buruk tapi mereka ingin meminta kenaikan gaji yang sangat tinggi. Emangnya rakyat bodoh apa tidak bisa melihat bagaimana sistem kerja mereka. Maka itu mari kita memantau terus instansi pemerintahan di negara ini agar lebih baik lagi dimasa mendatang.

Artikel Terkait: